Nafsu Memperpanjang Kuasa di Filipina – Konflik antara Kepala negara Filipina Ferdinand Marcos Jr serta pendahulunya, Kepala negara Filipina 2016- 2022 Rodrigo Duterte, memanglah dampak pecahnya aliansi pihak keduanya. Bumi global bisa jadi tersimpul kala mengikuti hasrat Duterte akan menghasilkan desa tamannya, Pulau Mindanao, selaku republik merdeka saking tidak inginnya ia terletak di negeri yang diperintah oleh Marcos. Hendak namun, terdapat perkara yang lebih pokok dari konflik keduanya.
Duterte mendakwa Marcos akan mengamendemen Konstitusi Filipina. Dakwaan ini dibantah serta ditertawakan oleh Marcos.
Walaupun sedemikian itu, dakwaan ini dalam maksud lain mempunyai alas. Alasannya, asal usul Filipina meyakinkan kalau sebagian kali Konstitusi 1987 yang terbuat sehabis aksi Daya Orang( People’ s Power) akan diamendemen oleh kepala negara.
Konstitusi 1987 jadi alas rezim Filipina yang berambisi merambah masa kerakyatan seusai lengsernya buta hati Ferdinand Marcos Sr, papa dari Marcos Jr. Warnanya, hukum itu dikira senantiasa tidak sempurna oleh para politisi alhasil terdapat usaha mengubahnya. Kejadian ini di Filipina diketahui dengan sebutan cha- cha, abreviasi dari charter change ataupun pergantian hukum.
Majalah Rappler versi 17 Januari 2018 mengabadikan bermacam usaha cha- cha. Usaha awal kali dicoba pada tahun 1997 oleh Kepala negara Fidel Ramos( menyuruh 1992- 1998). Beliau memakai badan bernama Inisiatif Orang buat Pembaruan, Pembaharuan, serta Kelakuan( PIRMA) selaku penuntut Artikel 7 Bagian( 4) yang melaporkan kalau kepala negara tidak bisa mencalonkan diri balik sehabis menuntaskan era kedudukan sepanjang 6 tahun.
Hasrat amendemen itu tidak berhasil sebab dewan konstitusi memperhitungkan kalau permohonan PIRMA itu lebih pada perbaikan bagian yang khusus. Permohonan ini sangat kecil ataupun tidak penting buat desakan amendemen. Bagi hukum Filipina, permohonan dari orang kepada pergantian konstitusi cuma dapat berbentuk amendemen, bukan perbaikan. Walhasil, petisi PIRMA ini gugur dengan sendirinya.
Pada tahun 1999, Kepala negara Joseph Estrada( menyuruh 1998- 2001) pula bibir69 bernazar melaksanakan cha- cha. Beliau pula membuat badan selaku penuntut. Mereka membutuhkan supaya seluruh kepemilikan pihak asing atas tanah, sarana biasa, sekolah, alat massa, pertambangan, serta dinas promosi dilarang. Hasrat cha- cha ini dikritik oleh khalayak selaku antidemokrasi serta usaha memberongsong independensi berekspresi.
Penerus Estrada, Kepala negara Gloria Macapagal Arroyo( menyuruh 2001- 2010), pula berupaya melaksanakan cha- cha pada tahun 2003. Sehabis ditolak, beliau mengajukan balik pada tahun selanjutnya.
Cha- cha tipe Arroyo membutuhkan liberalisasi serta federalisasi ekonomi. Beliau pula membutuhkan supaya artikel hal kepala negara bisa mencalonkan diri lagi buat penentuan biasa selanjutnya dimasukkan. Serupa semacam Ramos serta Estrada, Arroyo memakai badan warga buat menggugat ke negeri serta memohon parlemen melaksanakan amendemen, namun hasrat ini takluk suara di DPR.
Bagi ahli politik Universitas Wisconsin- Madison, AS, Paul Hutchroft, dalam Journal of Democracy versi Januari 2008, rezim Arroyo memperoleh sokongan terendah warga dibanding dengan Ramos serta Estrada. Penggelapan menggila serta badan antikorupsi Filipina ditaksir tidak ahli oleh orang. Kemauan Arroyo melaksanakan cha- cha dibalas dengan permohonan beberapa senator supaya terdapat penangguhan cha- cha hingga era kedudukan Arroyo berakhir pada 2010.
Duterte pada 2018 pula mengajukan niatnya melaksanakan cha- cha. Seragam dengan Arroyo, beliau membutuhkan federalisme pangkal energi alam serta bermacam peninggalan penting. Saat ini, Marcos kesimpulannya dengan cara terbuka membenarkan kalau beliau memanglah mau melaksanakan cha- cha pula. Perihal itu beliau sampaikan dalam peringatan Hari Konstitusi di Makati City, Jumat( 9 atau 2 atau 2024).
” Aku mau berdialog dengan nyata. Amendemen ini asli cuma di zona ekonomi, tidak di sedi- segi lain. Kita wajib tingkatkan perekonomian negeri,” ucap Marcos, diambil oleh GMA News.
Bagi Marcos, beliau malah membutuhkan kehadiran lebih banyak penanam modal asing. Filipina bercita- cita jadi negeri berpendapatan menengah per tahun 2025. Konstitusi 1987, lanjutnya, sangat kencang menata jumlah kepemilikan modal asing alhasil Filipina tidak dapat berkembang dengan cara maksimal.
atau ekonomi,” tutur dosen Ilmu Politik Universitas Ateneo de Manila, Hansley Juliano, dikala dihubungi Kompas dari Jakarta, Senin( 5 atau 2 atau 2024).
Beliau menarangkan, kebisingan cha- cha ini biasanya gelap tiap kali terdapat insiden besar yang mengguncang Filipina, misalnya kasus ekonomi atau peristiwa luar lazim yang lain. Spesial cha- cha tipe Marcos, Juliano memandang area saat ini berat sebab Marcos kurang menemukan sokongan dari komunitas intelektual, akademisi, serta badan warga yang penting buat menggerakkan inisiatif itu.
Ini pula dapat jadi pionir bernegosiasi untuk pihak asing, semacam Amerika Sindikat, Uni Eropa, serta Pakta Pertahanan Atlantik Utara, buat menghadang Cina. Institusi demokratis jadi rawan alhasil mungkin cha- cha ini tidak hendak berjalan,” dempak Juliano.
Terpaut hasrat Duterte membebaskan Mindanao, Juliano menerangkan kalau ini lagu lama. Duterte serta koalisinya memanglah tidak senang terletak di dasar rezim Marcos. Mereka mau menghasilkan Davao selaku kota megapolitan yang dapat menandingi Manila.
Hendak namun, perkara di Mindanao lebih lingkungan sebab Bangsamoro yang dahulu memberontak melawan pusat sudah melaporkan komitmen pada akad rukun dengan Manila untuk membuat Mindanao.
Ferdinand Marcos Jr menang jitu atas para rivalnya dalam enumerasi suara penentuan kepala negara Filipina 2022. Putra mantan buta hati Filipina, Ferdinand Marcos, itu memperoleh sokongan lebih dari 30, 8 juta pemilih bersumber pada hasil tabulasi enumerasi suara tidak sah sampai Selasa( 10 atau 5 atau 2022).
Penantang terdekatnya, Leni Robredo, yang saat ini berprofesi selaku delegasi kepala negara, memperoleh 14, 7 juta suara. Hikayat pukulan Filipina, Manny Pacquiao, cuma memperoleh sokongan 3, 5 juta suara. Cuma Orang tua Kota Manila Francisco Domagoso ataupun Isco, calon yang sudah membenarkan kekalahannya.
Robredo belum membenarkan kekalahannya sebab cara enumerasi suara sedang bersinambung sampai akhir bulan ini, diteruskan dengan pengesahan suara yang masuk. Tetapi, ia membenarkan kelebihan akuisisi suara sedangkan Marcos Jr ataupun yang lazim disapa Bongbong.
Di bangku delegasi kepala negara, akuisisi suara paling tinggi dicapai Sara Duterte- Carpio, gadis Kepala negara Rodrigo Duterte. Kelebihan Bongbong serta Duterte- Carpio ditatap selaku arus balik pembaruan politik yang sempat dijalani Filipina pascapenggulingan Marcos tahun 1986. Sepanjang 2 rentang waktu penentuan biasa, tahun 2016 serta 2022, orang Filipina memilah atasan yang ditaksir melanggengkan pengucilan kepada kerakyatan serta hidmat hak asas orang.
Julio Teehanke, guru besar politik di Universitas De La Salle, Manila, berkata, rezim Bongbong hendak memesatkan cara pembusukan kerakyatan serta lembaga- lembaga yang dibentuk di atas alas sistem itu.
“ Lembaga- lembaga kerakyatan negeri itu sudah dihancurkan oleh 6 tahun kepresidenan Duterte serta timbulnya disinformasi daring, di sisi korosi oligarki, penggelapan, serta rezim yang kurang baik sepanjang sebagian dasawarsa,” tuturnya.
Papa Bongbong, Marcos Sr, ditumbangkan sehabis berdaulat dengan tangan besi sepanjang lebih dari 20 tahun semenjak Desember 1965. Unjuk rasa megah yang diketahui selaku Revolusi Daya Orang ataupun EDSA( Epifano de los Santos Avenue) sudah menjatuhkan Marcos dari kekuasaannya.
Revolusi EDSA ialah jawaban atas diberlakukannya hukum gawat tentara yang mengunci mulut independensi berekspresi serta hak beranggapan warga awam. Mendekati dengan pemerintahan Soeharto di Indonesia, rezim Marcos pula tidak mengizinkan terdapatnya kritik di alat massa kepada penguasa.
Bila berani, konsekuensinya pembredelan. Seluruh wajib cocok dengan apa yang di idamkan Marcos Sr. Antagonisme diberangus dengan pucaknya merupakan pembantaian Benigno” Ninoy” Aquino.
Tidak hanya itu, sepanjang berdaulat, bangsa Marcos pula menumpuk kekayaan untuk keluarga serta banyak orang terdekatnya. Bangsa Marcos jadi amat sama dengan perampasan kekayaan, kronisme, serta kehidupan kegemerlapan keluarga kepala negara. Miliaran dollar AS kekayaan negeri lenyap serta masuk ke kantong- kantong individu badan keluarga Marcos serta kroninya.
Pada era rezim Duterte, pembantaian di luar hukum( extrajudicial killing) jadi metode Duterte melindungi kedisiplinan. Puluhan ribu pembantaian masyarakat atas julukan hukum dicoba petugas kepolisian dengan perintah Duterte, yang mau membasmi penyebaran narkotika di Filipina. Dewan Pidana Global juga bernazar menyelidiki perihal itu.