Mengurangi Kebiasaan Merokok Gaya Hidup Anak Lebih Sehat
Tingginya tingkat mediasi yang dilakukan pelaku usaha rokok dalam proses perincian pengaturan berdampak pada tidak idealnya strategi pengendalian tembakau di Indonesia. Hal ini karena strategi yang muncul karena interaksi yang penuh dengan mediasi seringkali berpihak pada industri, bukan kesejahteraan anak. Anak-anak muda yang menjadi fokus promosi industri rokok semakin tidak berdaya karena negara belum sepenuhnya hadir untuk melindungi mereka dari proses pemasaran industri rokok yang besar dan manipulatif.
Pada 6 Oktober 2023, Menteri Kesejahteraan Rakyat (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan klarifikasi kepada media atas ajakan Presiden Joko Widodo agar pihaknya segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tidak resmi (RPP) yang didapat dari Peraturan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan (UU Kesejahteraan). . Pendeta Kesejahteraan Budi pun menjelaskan, proses sosialisasi, dukungan masyarakat, dan uji publik terhadap RPP telah dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan (Kemenkes). Selain itu, Dinas Kesejahteraan saat ini juga sedang fokus pada tahap penyelesaian RPP Kesejahteraan, karena sebagian besar menganggap wajar jika disahkan pada tahun berjalan.
Cara penyusunan RPP Kesejahteraan yang paling umum telah dilakukan cukup lama di Dinas Kesejahteraan. Pembicaraan antara Dewan Pastoral (PAK) dan tes publik telah selesai sejak pertengahan September lalu. Dalam proses penyusunan RPP Kesejahteraan, masyarakat pada umumnya juga dapat ikut serta melalui komunikasi di channel YouTube Pelayanan Kesejahteraan dan dapat memberikan informasi penting melalui situs https://partisipasisehat.kemkes.go.id/selama pelaksanaan. Proses perencanaan RPP.
Menariknya, pada periode September-Oktober 2023, Lentera Anak melihat banyak pemberitaan di media berbasis web yang menunjukkan pemberitaan kuat mengenai penolakan terhadap cara paling umum dalam penyusunan RPP Kesejahteraan. Massa yang berdiri praktis punya akun yang seragam dalam menyuarakan penolakannya terhadap RPP Kesejahteraan.
Pertemuan tersebut berkisar dari gabungan para visioner industri rokok, afiliasi individu vaporizer atau vape, penonton sah, anggota DPR, hingga lembaga konsentrasi dan afiliasi lainnya. Orang-orang yang baru-baru ini tidak pernah menentang tembakau “entah dari mana” jelas-jelas membela bisnis tembakau dari hulu hingga hilir.
Mereka khususnya mengecam pasal-pasal yang berkaitan dengan pembelaan terhadap narkoba, khususnya pasal 435 hingga 460 dalam RPP Kesejahteraan, yang dinilai bersifat restriktif dan sangat melarang praktik-praktik modern mulai dari hulu hingga hilir lingkungan tembakau. Selanjutnya, mereka menyebutkan agar pasal-pasal yang berkaitan dengan obat pelindung dikeluarkan dari RPP Kesejahteraan. Mereka juga tidak ingin iklan rokok dibatasi karena mereka meyakini rokok adalah barang sah yang dipersepsikan oleh negara.
Mungkin saja sistem yang memanfaatkan komunikasi luas untuk menyuarakan dukungan terhadap bisnis rokok inilah yang, menurut “Buku Grafik Tembakau”, merupakan salah satu metodologi bisnis rokok dalam melemahkan upaya pengendalian tembakau. Berdasarkan kajian buku Peta Tembakau di beberapa negara di dunia, industri tembakau telah menerapkan berbagai prosedur untuk melemahkan upaya pengendalian tembakau melalui berbagai cara, tidak terkecuali di Indonesia. Teknik yang digunakan antara lain metodologi pengendalian media, kampanye dan perebutan siklus administratif, periklanan, dan penipuan bantuan.
Pemberitaan Kompas.id pada 29 September 2023 memaparkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Ruang Strategi Kesejahteraan Indonesia (Rukki) terhadap berkas tingginya hambatan industri tembakau (TII Record) di Indonesia.
TII Record memberikan alat untuk mengevaluasi tingkat impedansi bisnis tembakau dalam proses pembuatan strategi, dengan memberikan struktur yang membedakan dan mengkaji berbagai cara bisnis tembakau dapat mempengaruhi tindakan pengendalian tembakau di tingkat publik.
Catatan ini mencakup tujuh wilayah yang menggambarkan impedansi industri tembakau. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin besar impedansi yang terjadi pada proses pembuatan pendekatan terkait tembakau.
Tercatat, rekor gangguan bisnis tembakau pada tahun 2023 sebanyak 84 fokus, menempatkan Indonesia sebagai negara teratas dari sembilan negara lain di Asia Tenggara dalam TII Record selama lima tahun terakhir. Sudah pada tahun 2015, angka TII File Indonesia pun sempat berada di peringkat 84, kemudian anjlok menjadi peringkat 79 pada tahun 2017, dan naik lagi menjadi peringkat 82 pada tahun 2019 dan peringkat 83 pada tahun 2020. Pada tahun ini, Indonesia kembali menduduki peringkat ke-84. yang juga menunjukkan perantaraan modern. tembakau dalam memperkuat pendekatan terkait tembakau.
Angka 84 dalam Berkas TII 2023 ditentukan berdasarkan informasi yang diambil alih selama beberapa tahun terakhir (April 2021 hingga Walk 2023). Berdasarkan informasi tersebut, Rukki mencermati bahwa industri tembakau di Indonesia sangat terkait dengan pengaturan strategi dan mendapat berbagai macam bantuan dari pemerintah. Kekhawatiran juga muncul mengenai hubungan yang berlebihan antara otoritas pemerintah dengan bisnis tembakau, dan tidak adanya keterusterangan dalam kerja sama tersebut.
Industri tembakau juga mencakup kegiatan kewajiban sosial perusahaan untuk meningkatkan citra dan hubungan mereka dengan otoritas publik dan jaringan terdekat. Pada masa pandemi virus corona, industri tembakau berhasil memasuki sektor kesejahteraan dengan memberikan bantuan pengobatan virus corona kepada pemerintah pusat, seperti Dinas Kesejahteraan, DPRD, dan klinik. Hal ini belum pernah terjadi, khususnya untuk Pelayanan Kesejahteraan.
Laporan File TII harus menjadi referensi penting bagi negara-negara untuk mempertimbangkan sejauh mana mereka terkena dampak hambatan industri tembakau. Juga, bagaimana otoritas publik perlu mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam menjaga kesejahteraan umum. Dengan adanya kewajiban yang kuat dari otoritas publik untuk mengurangi hambatan industri tembakau dalam proses pembuatan strategi, masyarakat pada umumnya berharap bahwa Indonesia dapat menciptakan pengaturan pengendalian tembakau yang lebih berlandaskan pada menjaga kesejahteraan umum, khususnya melindungi generasi muda dari merokok.