Pendapat Yang Di batasin Untuk Rakyat Inggris – Independensi berbahas dan memberi tahu pendapat di wajah umum dari lama jadi tulang punggung kerakyatan. Di Inggris, salah satu pelopor dan pengampanye penting kerakyatan, tulang punggung itu rawan.
Dikabarkan Associated Press pada Selasa( 26 atau 12 atau 2023), lalu jadi banyak orang dibekuk karena muncul rasa di Inggris. Dasar penangkapannya ialah Undang- undang Ketertiban Umum( POA) 2023.
Disahkan pada Mei 2023, POA omemantapkan Undang- undang Kepolisian, Penghukuman, dan Badan hukum( PSCA) 2022. PCA PSCA melebarkan maksud pertanyaan keluhkesah” yang tidak bisa diperoleh”, kesalahan kepada anak, serta pemisahan ganjaran. Dalam PSCA, muncul rasa dapat dilarang.
Sebaliknya di POA, ada ganjaran kurungan hingga 11, 5 bulan buat pengunjuk rasa. Ganjaran diserahkan pada orang yang dikira mengganggu operasional obyek vital nasional, cetak biru prioritas nasional, dan sarana pemindahan berarti.
POA bagikan petugas hak menggeledah orang dan menjauhi muncul rasa. Independensi dapat dicabut dengan alasan menjauhi muncul rasa yang ditaksir berpotensi mengganggu ketertiban umum, cetak biru dan obyek vital nasional, serta sarana pemindahan vital.
Dikutip dari laman Amnesty Global Inggris, determinasi ini memberikan kewenangan tidak terbatas pada petugas keamanan dan penguasa untuk membatasi hak berpendapat dan melakukan keluhkesah dengan cara rukun. UU ini, untuk Amnesty, bagikan wewenang pada polisi untuk memberongsong keluhkesah, meski dicoba hanya oleh satu orang.
Bersama temannya, ia divonis 3 tahun bui. Ganjaran itu ganjaran bibir69 karena mereka memanjat jembatan Bengawan Thames pada Oktober 2022. Sesudah dipenjara 14 bulan, ia dibebaskan.
Kala itu, mereka bergantung slogan Just Stop Oil. Kelakuan mereka memunculkan rute raya yang terhubung dengan jembatan itu ditutup hampir 2 hari.
Polisi pula menangkapi banyak pengampanye rumor zona. Sebab, mereka ditaksir mengganggu setelah itu rute karena terencana berjalan ayal di rute raya.
Determinasi semacam digunakan memerangkap Trudi Warner. Pada Maret setelah itu, ia bersandar di depan kantor badan hukum London dan membawa plakat pertanyaan kewajiban hakim. Dikala ini, ia lagi disidang karena ditaksir mengganggu ketertiban umum. Beberapa orang membuat replika plakat Warner dan membawanya ke depan kantor badan hukum London.
Target lain determinasi itu ialah para pengunjuk rasa yang membawakan sumbangan untuk Palestina. Dikala saat sebelum dihentikan berlaku seperti Menteri Dalam Negeri Inggris, Suvella Braverman dengan cara terbuka menyarankan muncul rasa mendukung Palestina harus dilarang karena dikira mengancam keamanan.
Inggris mempunyai banyak determinasi yang dikira memberongsong hak memberi tahu pendapat di wajah umum. Determinasi itu digunakan menangani orang- orang yang, untuk penguasa dan parlemen Inggris, mengganggu ketertiban, keamanan, dan perekonomian Inggris.
Sepanjang 2023, tidak cuma POA, parlemen mengesahkan UU Keamanan Internet dan UU Penataran Besar. UU Penataran Besar antara lain mengatur hak berpendapat di kampus.
Para komentator tidak satu bahasa dengan penguasa dan parlemen Inggris.” Penguasa berniat, dengan amat nyata, untuk menekan dan menghalangi unjuk rasa, keluhkesah, yang dicoba dengan cara sah,” tutur Jonathon Porrit, pakar zona dan mantan ketua sesuatu badan swadaya masyarakat, Friends of The Earth.
UU Keamanan Internet dini mulanya ditujukan mengatur materi yang ditaksir mematikan konsumen, sangat penting kanak- kanak dan anak belia. UU mewajibkan perantara penyaluran materi internet membatasi akses pada materi yang masuk tipe itu. Rasisme, melukai diri sendiri, pemisahan makan, hingga anti- Semit dimasukkan dalam tipe itu.
Tampaknya, penerapan determinasi itu mematikan independensi berpendapat. Para penggerak memperkirakan determinasi ini membuat pabrik teknologi dengan cara serampangan menghilangkan konten atau bergantung status seseorang. Penghapusan dengan alasan melanggar determinasi.
Pada 2022, klausul pelanggaran hukum mengganggu ketertiban umum dibuat, dengan bahaya ganjaran hingga 10 tahun bui.” Sedangkan itu, kita tahu dari asal usul jika tanpa keluhkesah, tidak ada perkembangan sosial,” begitu pernyataan Amnesty International.
Atmosfer independensi berpendapat, salah satu hak asas amat asas orang, dikala ini menjalar era gelap. Analis dan komentator mengatakan alas kerakyatan Inggris telah retak.
Inggris negara despotisme berumur yang mengaplikasikan kerakyatan. Negara itu rumah buat Magna Charta, pembatas despotisme telak, alhasil despotisme hidup berdampingan dengan kerakyatan.
Sistem kerakyatan berkembang produktif dengan sistem peradilan yang pula berevolusi. Semua itu dibantu dengan legislasi atau peraturan perundang- ajakan, perjanjian, ketetapan badan hukum, hingga yurisprudensi yang jadi alas kehidupan bernegara.” Hasilnya, kita memercayakan penguasa yang bisa menata diri,” tutur Andrew Blick, pengarang roman Democratic Turbulence in The UK dan pakar politik di King’ s College, London.
Dengan berbagai norma yang melingkupi, beliau mengatakan, masyarakat berambisi para penguasa bisa bersikap bagus. Namun, kenyataannya tidak sejenis yang dicerminkan.
Boris Johnson menekan kewenangan yang terdapat di tangannya hingga ke batas. Rishi Sunak, yang terkini bekerja dekat satu tahun, legal senada. Sunak berusaha mengintervensi Dewan Agung dengan mengenakan daya parlemen.
Sunak memandang muncul rasa berlaku seperti bentuk keyakinan pemikiran hidup. Sebaliknya para penggiat kerakyatan menyebutnya bentuk keluhkesah dan pembangkangan awam yang biasa terangkai di negara kerakyatan.
Informan Istimewa Rumor HAM dan Pergantian Zona pada Perserikatan Bangsa- bangsa, Ian Fry, memberi tahu, beberapa determinasi Inggris yakni bidasan langsung pada hak independensi berpendapat dan terkumpul. Sunak melawan itu.” Mereka yang melanggar hukum harus merasakan konsekuensinya dengan cara penuh,” tutur Sunak.
Di badan hukum, para juri mencegah pengampanye zona memberi tahu pergantian hawa berlaku seperti alas keluhkesah. Apabila tetap memberi tahu itu, mereka bisa didakwa dengan dakwaan penghinaan badan hukum.
Mantan beskal yang dikala ini jadi pengampanye rumor zona, Golongan Crosland, risau dengan situasi itu. Ia memperkirakan, pembungkaman di ruang badan hukum Inggris mengingatkannya sejenis atmosfer yang terangkai di Rusia atau Tiongkok.
Analis, pakar hukum dan konstitusi memperkirakan, kebijaksanaan Penguasa Inggris disaat ini yang mengekang independensi berpendapat yakni akibat dari Brexit, yang dinobatkan Johnson. Referendum yang dinobatkan Johnson dan membawanya ke tampuk kewenangan buatnya berfungsi ceroboh, serampangan, dan mencoba konstitusi yang telah mengatur jalannya sistem rezim. Ia membekukan parlemen yang menghalangi usaha pemerintahannya mengaplikasikan Brexit tanpa persetujuan parlemen.
Sebagian usulan untuk memperbaiki jeleknya atmosfer kerakyatan di Inggris bermunculan. Bentuknya antara lain pembuatan badan pemantau yang diucap Badan Warga. Badan terkini ini diharapkan bisa membantu memantau jalannya konstitusi dan determinasi perundang- ajakan lain. Namun, Mengenai itu disambut pesimistis oleh banyak orang.
Meski banyak pengekangan, warga tidak kapok. Seorang pendeta, Sue Parfitt( 81), berulang kali dibekuk karena ikut muncul rasa pertanyaan pergantian hawa.” Mengenai ini pantas dicoba untuk menjaga dan mengupayakan hak untuk berdemonstrasi, terbebas dari pergantian hawa. Akan sulit buat saya untuk masuk bui pada baya 81 tahun. Namun, saya rute lalu,” tuturnya.
Penguasa Malaysia gusar dengan film dokumenter Locked- up in Malaysia’ s Lockdown, sesuatu berita jurnalistik bertempo dekat 25 menit yang ditaksir melumangkan pandangan penguasa. Di film
dokumenter yang ditayangkan dalam program 101 East stasiun televisi yang berpangkalan di Qatar itu, pegawai migran dari banyak negara, tertera Bangladesh, dibekuk, digiring ke truk daulat keamanan Malaysia dalam kondisi terborgol dan dipasangi kaitan dikala saat sebelum dibawa ke tempat istimewa. Di posisi yang terkini, keseluruhan administrasi mereka ditilik. Sedemikian itu pula dengan kondisi kesehatannya.
Polisi menginvestigasi 7 wartawan yang bertugas dalam pembuatan buatan jurnalistik itu. Mereka pula membekuk pegawai migran yang jadi pelapor dan mendeportasinya ke negara asal. Informasi terakhir, Penguasa Malaysia belum memberikan lampu hijau buat 2 wartawan Angkatan laut( Angkatan laut(AL)) Jazeera asal Australia untuk masuk ke negara itu.
Hanya berjarak dekat 2 pekan, beberapa alat daring di Indonesia hadapi Mengenai yang serupa. Laman beberapa alat siber, yakni Tirto. id, Tempo. co, dan Kompas. com, jadi target bidasan siber.
Tidak hanya laman alat yang kritis kepada tata cara penguasa mengatasi endemi Covid- 19 yang diserbu, akun alat sosial milik warga awam, intelektual, hingga penggerak hak asas orang yang kritis kepada tata cara penguasa mengatasi endemi pula diretas.
Arahan Umum Federasi Wartawan Bebas( AJI) Abdul Manan mengatakan, bentuk bidasan ini pasti bermaksud untuk meredam sikap kritis alat kepada para pembuat kebijaksanaan.