Pejabat DPR Amerika KE Taiwan

Pejabat DPR Amerika KE Taiwan

Pejabat DPR Amerika KE Taiwan – Deputi badan DPR Amerika Sindikat bertamu ke Taiwan serta mengundang kekesalan Cina. Kali ini, kunjungan diiringi kejelasan pemasaran persenjataan AS ke Taiwan serta statment badan DPR AS kalau Cina hendak kandas bila mau menyerang Taiwan.

Deputi yang bertamu pada Kamis( 22 atau 2 atau 2024) itu terdiri dari 5 orang dipandu oleh Mike Gallagher, Pimpinan Panitia Spesial DPR AS buat Partai Komunis Cina( PKC). Mereka berjumpa dengan Kepala negara Tsai Ing Wen serta kepala negara tersaring, Lai Ching- te. Lai hendak didapat sumpahnya pada Mei 2024.

Bagi Institut Amerika di Taiwan( AIT), kunjungan deputi DPR AS itu bagian dari rekreasi mereka di Indo- Pasifik. Deputi terdiri dari badan DPR AS dari Partai Republik atau Partai Demokrat. Panitia yang dipandu Gallagher ini bermaksud membuat konsensus hal resiko bahaya dari Cina serta meningkatkan strategi supaya AS dapat bersaing dengan Cina.

Gallagher menekankan, Taiwan tidak cuma dapat bertahan dari bahaya Cina, namun pula bertumbuh.” AS terletak di bagian Taiwan. Kita membuat kemantapan serta perdamaian di Antara Taiwan dengan memperdalam ikatan ekonomi serta perbincangan antarpemimpin,” tuturnya, diambil oleh Central News Biro.

Beliau dengan cara khusus pula mengatakan julukan Kepala negara Cina Xi Jinping. Bagi Gallagher, bila Xi atau PKC senantiasa mau melaksanakan hasrat mereka menyerang Taiwan, akibatnya hendak sungguh- sungguh.” Ketetapan menyerang Taiwan itu konyol serta tentu hendak kandas,” tutur Gallagher.

Bagi Gallagher, sokongan AS untuk Taiwan tidak hendak terbawa- bawa oleh hasil penentuan kepala negara AS pada November 2024.

AS serta Taiwan tidak memiliki ikatan diplomatik. Pada 1979, AS memutuskan ikatan dengan Taiwan sebab memilah menjalakan ikatan diplomatik dengan Cina. Walaupun sedemikian itu, Washington serta Taipei terikat akad kalau, sepanjang Taiwan rawan, AS wajib menolong.

Bahaya itu dimaknai tiba dari Cina. Alasannya, Xi Jinping berulang bibir69 kali berkata akan memadukan balik area independensi Taiwan selaku bagian dari Cina. Daulat Taiwan di dasar Tsai serta Lai yang berawal dari Partai Demokratik Liberal( DPP) dikira Beijing selaku separatis yang mau membebaskan diri.

Cina mengancam kunjungan deputi DPR AS ke Taiwan. Departemen Luar Negara Cina melaporkan keberatan serta menekan AS buat senantiasa berpedoman pada Prinsip Satu Cina.” Sekali lagi AS memberi hal dalam negara Cina serta memprovokasi atmosfer,” tutur Beijing.

Pada Agustus 2022, Pimpinan DPR AS durasi itu, Nancy Pelosi, bertamu ke Taiwan. Kunjungan itu mengakibatkan respon keras dari Cina. Tidak lama sehabis Pelosi berlabuh, Beijing langsung memublikasikan siap sedia penuh. Sepanjang berhari- hari setelahnya, tentara Cina mengadakan bimbingan megah di Antara Taiwan. Lawatan Pelosi pula mengakibatkan ketegangan lebih dalam antara Cina serta AS.

Pada dikala yang serupa, Tubuh Kegiatan Serupa Pertahanan serta Keamanan( DSCA) AS dalam statment tercatat mengatakan, Unit Luar Negara AS membenarkan kemampuan pemasaran senjata serta teknologi pertahanan ke Taiwan senilai 75 juta dollar AS. DSCA merupakan badan di dasar Unit Pertahanan AS( Pentagon).

Paket itu antara lain terdiri dari teknologi komunikasi, perlengkapan pencari berplatform sistem satelit, serta peralatan pemeliharaannya.” Teknologi ini hendak tingkatkan keahlian Taiwan membuat jaringan komunikasi serta melindungi gerakan data taktis,” begitu catat DSCA.

Walaupun sedemikian itu, paket pemasaran ini sedang wajib dirapatkan di DPR AS hingga kesimpulannya disetujui serta dijalani. Tidak hanya itu, belum terdapat penjelasan hal kontraktor pertahanan yang hendak bertanggung jawab melangsungkan barangnya.

Departemen Luar Negara serta Departemen Pertahanan Taiwan akseptabel kasih pada AS atas komitmen buat lalu menolong Taiwan.

Pada 13 Januari 2024, Taiwan melakukan penentuan biasa buat memilah parlemen serta kepala negara.

Hasil pemilu Taiwan ini berarti sebab hendak memastikan kegelisahan di Antara Taiwan 4 tahun ke depan, yang pada gilirannya berakibat pada kemantapan area. Kegelisahan di Antara Taiwan, sebagian durasi terakhir—terutama semenjak kunjungan Pimpinan DPR Amerika Sindikat( AS) Nancy Pelosi ke Taipei pada 2022—tidak normal.

Cina melaksanakan bermacam kegiatan tentara di dekat area Taiwan yang ditatap selaku tahap ofensif buat mendesak unifikasi. Kerumitan permasalahan meningkat mengenang AS mempunyai Taiwan Relations Act yang pada dasarnya ialah komitmen mereka dalam menjamin keamanan Taiwan.

Terdapat 3 calon kepala negara yang bersaing pada pemilu Taiwan: Lai Ching- te dari Partai Liberal Demokrat( DPP), Hou Yu- ih dari Partai Patriot Cina( KMT), serta Ko Wen- je dari Partai Orang Taiwan( TPP). Lai Ching- te, yang saat ini berprofesi Delegasi Kepala negara Taiwan serta tersaring selaku kepala negara terkini Taiwan dengan akuisisi suara lebih dari 40 persen, hendak mengambil alih Tsai Ing- wen yang berawal dari partai yang serupa.

Walaupun begitu, akuisisi suara di parlemen membuktikan hasil berlainan. KMT jadi partai juara pemilu dengan beda bangku amat pipih dari DPP di tingkatan kedua. Suasana ini pasti hendak bawa akibat pada kemantapan politik dalam negeri serta keberlanjutan kebijaksanaan kepala negara terkini mengenang Taiwan mengadopsi sistem semipresidensial. Suasana dengan kepala negara berawal dari partai bukan juara pemilu ini pula ialah perihal terkini di Taiwan.

Kemenangan Lai kelihatannya hendak membuat arah kebijaksanaan luar negara Taiwan 4 tahun ke depan mengarah serupa dengan pendahulunya. Kepala negara Tsai( serta pula Kepala negara Chen) diketahui dengan kebijaksanaan luar negara yang tidak memprioritaskan ikatan antarselat serta lebih menekankan pada kebijaksanaan membidik ke selatan( New Southbound Policy).

Kebijaksanaan itu mendesak terdapatnya kemauan membuat ikatan yang lebih mendalam antara Taiwan serta negara- negara di Asia bagian selatan, tercantum Indonesia. Kebijaksanaan Kepala negara Tsai ini berpusat pada membuat hubungan- hubungan pangkal rumput serta tidak terbatas pada daerah ekonomi yang jadi pengepresan Kepala negara Chen.

Opsi kebijaksanaan luar negara yang tidak membagikan atensi penting pada ikatan antarselat ini ialah program konvensional DPP. Perihal ini dicoba sebab DPP mempunyai kecondongan ideologis yang membidik pada kebebasan Taiwan. Tidak hanya itu, strategi penganekaragaman ikatan ini pula ditatap selaku alternatif buat membagikan kebebasan ruang aksi diplomatik Taiwan.

Tetapi, tahap ini kelihatannya tidak sangat sukses. Malah kala Taiwan tidak membagikan atensi penting pada ikatan antarselat, Cina terus menjadi keras dalam menghalangi ruang aksi diplomatik Taiwan. Sepanjang rezim Kepala negara Tsai, misalnya, Taiwan kehabisan 9 kawan kerja diplomatik, sementara itu di dasar kepemimpinan Kepala negara Ma Ing- jeou( 2008- 2016) dari KMT, Taiwan tidak kehabisan satu juga kawan kerja diplomatik.

Walaupun begitu, kemauan buat menghindar dari ikatan antarselat itu tidak hendak dengan kontan mendesak keterangan kebebasan.

Lai diketahui selaku salah satu figur kelompok prokemerdekaan di DPP walaupun sebagian tahun terakhir beliau berlagak lebih berimbang dalam rumor kebebasan Taiwan. Terdapat 2 kenyataan politik yang hendak menghalangi tahap mengarah kebebasan, ialah kekalahan DPP memahami parlemen serta titik berat dari khalayak.

Terpaut dengan perihal kedua, survey dengan cara teratur oleh Election Study Center National Chengchi University membuktikan 88 persen khalayak menginginkan status quo. Dari jumlah itu, 68 persen membutuhkan status quo dalam waktu jauh ataupun tidak mengutip ketetapan secepatnya bisa jadi.

Sokongan kepada kebebasan( bagus dalam waktu durasi dekat ataupun jauh) cuma dekat 26 persen. Perihal ini membawa alamat kalau beberapa besar masyarakat Taiwan, tercantum yang memilah DPP serta Lai, tidak menginginkan kebebasan dalam durasi dekat.

Dengan begitu, Lai wajib mempunyai pengganti dalam pengurusan ikatan antarselat. Tidak hanya melanjutkan kebijaksanaan membidik ke selatan, Lai bisa fokus mengatur ikatan dengan AS. Perkaranya, keakraban ikatan keduanya jadi bahaya untuk Cina. Salah satunya merupakan pemasaran senjata yang jadi atensi berarti Cina. Rentang waktu rezim Tsai jadi rentang waktu di mana pemasaran senjata AS ke Taiwan menggapai titik paling tinggi di masa pascadarurat tentara.

Memikirkan keadaan itu, rentang waktu 4 tahun ke depan hendak jadi rentang waktu yang menimbulkan kecermatan warga global pada suasana di Antara Taiwan wajib ditingkatkan. Indonesia butuh dengan cara sungguh- sungguh memantau suasana di Antara Taiwan, terlebih jumlah WNI di Taiwan lumayan besar.