Komunitas Perdamaian Internasional Terus Berjuang Untuk Gaza
Indonesia menganggap wilayah lokal di seluruh dunia masih tertahan dan lemah dalam menghentikan kebiadaban di Gaza. Sebagai sekutu utama Israel, AS ikut bertanggung jawab atas kemalangan di Gaza.
Dalam pertemuan Jumat (8/12/2023) malam waktu New York, AS, atau Sabtu dini hari WIB, Komite Keamanan PBB kembali lalai menyetujui gencatan senjata di Gaza. Seperti di masa lalu, bola hitam AS menjadi pembenaran di balik ketidakmampuan mencapai tujuan yang diusung oleh 102 negara.
Pendeta Asing Indonesia Retno Marsudi mengaku sangat menyayangkan kekecewaan tersebut. “Wilayah di seluruh dunia tidak bisa terus-menerus tidak berdaya di hadapan beberapa negara dan rentan menyaksikan kebrutalan dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza,” katanya.
Agen Kuat Delegasi AS untuk PBB Robert Wood berpendapat bahwa gencatan senjata hanya akan memungkinkan Hamas untuk terus berkuasa di Gaza. AS tidak menerima bahwa gencatan senjata akan membawa keharmonisan di Gaza.
Presiden Eurasia Gathering Ian Bremmer mengatakan bahwa penolakan Washington menyiratkan bahwa AS saat ini sama terputusnya dengan Rusia. Sebelumnya, Rusia diabaikan oleh banyak negara sejak mengincar Ukraina. Saat ini, AS diabaikan karena terus mengabaikan upaya gencatan senjata di Gaza.
Seorang pakar politik AS yang juga merupakan pendiri organisasi konsultan perjudian internasional mengatakan bahwa tujuan Israel di Gaza juga semakin kabur. Tindakan terbarunya, seperti yang disampaikan oleh berbagai akun hiburan online Israel, memasang spanduk Israel di pusat Gaza.
Dalam perkelahian yang berbeda, memasang spanduk melambangkan penguasaan suatu wilayah oleh pihak yang memegang spanduk. Tindakan Israel di pusat Gaza juga akan memperkuat keraguan Israel untuk memperluas wilayah Gaza.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan AS sepenuhnya bertanggung jawab atas nasib buruk di Gaza. Karena AS sepenuhnya menjunjung tinggi Israel. Dengan segala maksud dan tujuan, hanya Amerika yang bisa membuat Israel menghentikan konflik dan memenuhi komitmennya. Tragisnya, (AS) tidak melakukan itu. AS adalah plot Israel, katanya.
Dia mengingatkan bahwa Kekuatan Palestina menyetujui semua perjanjian non-agresi dengan Israel. Namun, Israel berulang kali mengingkari perjanjian lain dan terus melibatkan Palestina.
“AS mendidik kami mengenai dukungan terhadap Two State Arrangement, Israel tidak boleh menguasai Gaza, (Israel) tidak boleh mengontrol keamanan Gaza atau menjarah wilayah Gaza. Meski demikian, AS tidak memaksa Israel melakukan hal itu,” ujarnya.
Abbas mengatakan, Israel tidak hanya mengincar Gaza. Pakar Israel juga telah melancarkan serangan ke Tepi Barat.
Secara independen, Delegasi Kuat Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan ketidakmampuan DK PBB menindaklanjuti Gaza merupakan sebuah bencana. “Eksistensi jutaan warga Palestina berada dalam bahaya. Mereka penting dan layak diselamatkan,” katanya.
Kekecewaan Partai Keamanan PBB untuk bertindak berarti memberikan peluang lebih besar untuk meningkatkan jumlah korban di Palestina. “Banyak orang akan dibunuh pada saat ini besok. Lalu ratusan lagi, dan kemudian ribuan. “Anak-anak akan dibunuh, terdampar, disakiti, dirusak selamanya, bukan secara kebetulan, melainkan direncanakan, mengingat fakta bahwa para algojo tidak melakukannya.” Saya tidak menghargai keberadaan orang-orang Palestina,” katanya.
Sementara itu, Imam Asing Palestina Riyad al-Maliki dilarang berbicara secara luas selama berada di AS. Tuduhan itu terungkap saat ia menghadiri wawancara publik di Washington DC, AS. Pada saat itu, ada Imam Asing Timur Tengah Saudi, Farhan, Faisal, dan Pendeta Asing Turki, Hakan Figan.
Salah satu penulis mendapat informasi tentang Hamas dan Fatah yang mendaftar di pemerintahan publik Palestina. Sebelum Maliki menjawab, Faisal menghentikannya. Menurut Faisal, ada keharusan visa dari AS bagi Maliki dalam kalimat tersebut.
Maliki bisa masuk Amerika, selain hal-hal lain, jika dia tidak memberikan data kepada penulis. Faisal mengatakan bahwa ini adalah saat boikot pertama kali dipaksakan kepada otoritas Palestina. Kapan pun disalahgunakan, akan ada akibat yang sah.
Operator perwakilan Divisi Negara Bagian AS, Matthew Mill, mengatakan pedoman migrasi AS tidak memiliki pengaturan yang melarang pertemuan tertentu untuk berbicara dengan pers. “Kami tidak mempermasalahkan batasan yang menghalangi orang untuk berbicara secara bebas,” ujarnya kepada media, CBS.
Abbas juga mengatakan bahwa Palestina secara umum siap mengambil keputusan dan mengakui apa pun hasilnya. Pada bulan April 2021, Otoritas Palestina siap untuk mengambil keputusan.
Namun, Kantor Perwakilan Khusus Asosiasi Eropa untuk Palestina menyampaikan keluhan Israel terkait rencana pemilu tersebut. Hal ini karena sebagian wilayah diskresi berada di Yerusalem Timur.
Abbas tidak akan mengadakan pemilu jika tidak ada pemungutan suara di Yerusalem Timur. “Ada tiga pemungutan suara di Yerusalem Timur sebelum Israel membatasinya,” ujarnya.