Keterbatasan Berpendapat Yang Berada Di Inggris – Kebebasan berdialog serta melaporkan komentar di muka universal semenjak lama jadi tulang punggung demokrasi. Di Inggris, salah satu pelopor serta pengampanye utama demokrasi, tulang punggung itu terancam.
Dilaporkan Associated Press pada Selasa( 26/ 12/ 2023), terus menjadi banyak orang ditangkap sebab unjuk rasa di Inggris. Bawah penangkapannya merupakan Undang- undang Kedisiplinan Universal( POA) 2023.
Disahkan pada Mei 2023, POA omemantapkan Undang- undang Kepolisian, Penghukuman, serta Majelis hukum( PSCA) 2022. PCA PSCA melebarkan arti soal keluhan” yang tidak dapat diterima”, kejahatan terhadap anak, dan pembatasan hukuman. Dalam PSCA, unjuk rasa bisa dilarang.
Sedangkan di POA, terdapat sanksi kurungan sampai 11, 5 bulan untuk pengunjuk rasa. Hukuman diberikan kepada orang yang dikira mengusik operasional obyek vital nasional, proyek prioritas nasional, serta fasilitas transportasi berarti.
POA berikan aparat hak menggeledah orang serta menghindari unjuk rasa. Kebebasan bisa dicabut dengan alibi menghindari unjuk rasa yang dinilai berpotensi mengusik kedisiplinan universal, proyek serta obyek vital nasional, dan fasilitas transportasi vital.
Dilansir dari halaman Amnesty Internasional Inggris, ketentuan ini membagikan kekuasaan tidak terbatas pada aparat keamanan serta pemerintah buat menghalangi hak berkomentar serta melaksanakan keluhan secara damai. UU ini, bagi Amnesty, berikan kewenangan pada polisi buat memberangus keluhan, walaupun dicoba cuma oleh satu orang.
Bersama temannya, dia didiagnosa 3 tahun penjara. Hukuman babe138 itu sanksi sebab mereka memanjat jembatan Sungai Thames pada Oktober 2022. Sehabis dipenjara 14 bulan, dia dibebaskan.
Kala itu, mereka menggantung spanduk Just Stop Oil. Aksi mereka menimbulkan jalur raya yang tersambung dengan jembatan itu ditutup nyaris 2 hari.
Polisi pula menangkapi banyak pengampanye isu area. Karena, mereka dinilai mengusik kemudian lintas sebab terencana melangkah pelan di jalur raya.
Ketentuan sejenis dipakai menjerat Trudi Warner. Pada Maret kemudian, dia duduk di depan kantor majelis hukum London serta bawa poster soal tugas juri. Saat ini, dia lagi disidang sebab dinilai mengusik kedisiplinan universal. Sebagian orang membuat tiruan poster Warner serta membawanya ke depan kantor majelis hukum London.
Sasaran lain ketentuan itu merupakan para pengunjuk rasa yang mengantarkan sokongan buat Palestina. Saat sebelum dipecat selaku Menteri Dalam Negara Inggris, Suvella Braverman secara terbuka menganjurkan unjuk rasa menunjang Palestina wajib dilarang sebab dikira mengecam keamanan.
Inggris memiliki banyak ketentuan yang dikira memberangus hak melaporkan komentar di muka universal. Ketentuan itu dipakai menindak orang- orang yang, bagi pemerintah serta parlemen Inggris, mengusik kedisiplinan, keamanan, serta perekonomian Inggris.
Selama 2023, tidak hanya POA, parlemen mengesahkan UU Keamanan Internet serta UU Pembelajaran Besar. UU Pembelajaran Besar antara lain mengendalikan hak berkomentar di kampus.
Para kritikus tidak sependapat dengan pemerintah serta parlemen Inggris.” Pemerintah bernazar, dengan sangat jelas, buat memencet serta membatasi demonstrasi, keluhan, yang dicoba secara legal,” kata Jonathon Porrit, ahli area serta mantan direktur suatu lembaga swadaya warga, Friends of The Earth.
UU Keamanan Internet awal mulanya diperuntukan mengendalikan modul yang dinilai membahayakan pengguna, paling utama kanak- kanak serta anak muda. UU mengharuskan pelantar distribusi modul internet menghalangi akses pada modul yang masuk jenis itu. Rasisme, menyakiti diri sendiri, pembatasan makan, sampai anti- Semit dimasukkan dalam jenis itu.
Nyatanya, pelaksanaan ketentuan itu membahayakan kebebasan berkomentar. Para aktivis memperhitungkan ketentuan ini membuat industri teknologi secara serampangan menghapus konten ataupun menggantung status seorang. Penghapusan dengan alibi melanggar ketentuan.
Pada 2022, klausul pelanggaran hukum mengusik kedisiplinan universal terbuat, dengan ancaman hukuman sampai 10 tahun penjara.” Sementara itu, kita ketahui dari sejarah kalau tanpa keluhan, tidak terdapat kemajuan sosial,” demikian statment Amnesty International.
Suasana kebebasan berkomentar, salah satu hak asasi sangat asasi manusia, saat ini merambah masa hitam. Analis serta kritikus menyebut landasan demokrasi Inggris sudah retak.
Inggris negeri monarki tua yang mempraktikkan demokrasi. Negeri itu rumah untuk Magna Charta, pembatas monarki mutlak, sehingga monarki hidup berdampingan dengan demokrasi.
Sistem demokrasi tumbuh produktif dengan sistem peradilan yang pula berevolusi. Seluruh itu didukung dengan legislasi ataupun peraturan perundang- undangan, kesepakatan, keputusan majelis hukum, sampai yurisprudensi yang jadi landasan kehidupan bernegara.” Hasilnya, kita mengandalkan pemerintah yang dapat mengatur diri,” kata Andrew Blick, penulis novel Democratic Turbulence in The UK serta ahli politik di King’ s College, London.
Dengan bermacam norma yang melingkupi, ia menyebut, warga berharap para penguasa dapat berperilaku baik. Tetapi, realitasnya tidak semacam yang dibayangkan.
Boris Johnson mendesak kekuasaan yang terletak di tangannya sampai ke batasan. Rishi Sunak, yang baru berprofesi dekat setahun, berlaku senada. Sunak berupaya mengintervensi Mahkamah Agung dengan memakai kekuatan parlemen.
Sunak memandang unjuk rasa selaku wujud fanatisme pandangan hidup. Sedangkan para penggiat demokrasi menyebutnya wujud keluhan serta pembangkangan sipil yang umum terjalin di negeri demokrasi.
Pelapor Spesial Isu HAM serta Pergantian Area pada Perserikatan Bangsa- bangsa, Ian Fry, melaporkan, sebagian ketentuan Inggris ialah serbuan langsung pada hak kebebasan berkomentar serta berkumpul. Sunak menyanggah itu.” Mereka yang melanggar hukum wajib merasakan konsekuensinya secara penuh,” kata Sunak.
Di majelis hukum, para hakim melarang pengampanye area melaporkan pergantian hawa selaku landasan keluhan. Bila senantiasa melaporkan itu, mereka dapat didakwa dengan tuduhan penghinaan majelis hukum.
Mantan jaksa yang saat ini jadi pengampanye isu area, Regu Crosland, gelisah dengan kondisi itu. Dia memperhitungkan, pembungkaman di ruang majelis hukum Inggris mengingatkannya semacam suasana yang terjalin di Rusia ataupun Cina.
Analis, ahli hukum serta konstitusi memperhitungkan, kebijakan Pemerintah Inggris dikala ini yang mengekang kebebasan berkomentar ialah ekses dari Brexit, yang diinisiasi Johnson. Referendum yang diinisiasi Johnson serta membawanya ke tampuk kekuasaan buatnya berperan sembrono, serampangan, serta menguji konstitusi yang sudah mengendalikan jalannya sistem pemerintahan. Dia membekukan parlemen yang membatasi upaya pemerintahannya mempraktikkan Brexit tanpa persetujuan parlemen.
Beberapa usulan buat membetulkan buruknya suasana demokrasi di Inggris bermunculan. Wujudnya antara lain pembuatan lembaga pemantau yang diucap Majelis Masyarakat. Lembaga baru ini diharapkan dapat menolong mengawasi jalannya konstitusi serta ketentuan perundang- undangan lain. Tetapi, perihal itu disambut pesimistis oleh banyak orang.
Walaupun banyak pengekangan, masyarakat tidak jera. Seseorang pendeta, Sue Parfitt( 81), kesekian kali ditangkap sebab turut unjuk rasa soal pergantian hawa.” Perihal ini layak dicoba buat mempertahankan serta memperjuangkan hak buat berdemonstrasi, terlepas dari pergantian hawa. Hendak susah untuk aku buat masuk penjara pada umur 81 tahun. Tetapi, aku jalur terus,” tuturnya.
Pemerintah Malaysia jengkel dengan film dokumenter Locked- up in Malaysia’ s Lockdown, suatu liputan jurnalistik berdurasi dekat 25 menit yang dinilai mencoreng citra pemerintah. Di film
dokumenter yang disiarkan dalam program 101 East stasiun tv yang bermarkas di Qatar itu, buruh migran dari banyak negeri, tercantum Bangladesh, ditangkap, digiring ke truk otoritas keamanan Malaysia dalam keadaan terborgol serta dipasangi rantai saat sebelum dibawa ke tempat spesial. Di posisi yang baru, kelengkapan administrasi mereka ditilik. Begitu pula dengan keadaan kesehatannya.
Polisi menginterogasi 7 jurnalis yang bekerja dalam pembuatan karya jurnalistik itu. Mereka pula menangkap buruh migran yang jadi narasumber serta mendeportasinya ke negeri asal. Berita terakhir, Pemerintah Malaysia belum membagikan lampu hijau untuk 2 jurnalis Angkatan laut(AL) Jazeera asal Australia buat masuk ke negeri itu.
Cuma berselang dekat 2 minggu, sebagian media daring di Indonesia hadapi perihal yang sama. Halaman sebagian media siber, ialah Tirto. id, Tempo. co, serta Kompas. com, jadi sasaran serbuan siber.
Tidak cuma halaman media yang kritis terhadap metode pemerintah menanggulangi pandemi Covid- 19 yang diserbu, akun media sosial kepunyaan masyarakat sipil, intelektual, sampai aktivis hak asasi manusia yang kritis terhadap metode pemerintah menanggulangi pandemi juga diretas.
Pimpinan Universal Aliansi Jurnalis Independen( AJI) Abdul Manan berkata, model serbuan ini tentu bertujuan buat meredam perilaku kritis media terhadap para pembentuk kebijakan.