Hasil Diskusi ASEAN Atas Kepemilikan Laut China Selatan – Para menteri luar negara negeri anggota ASEAN kembali berlagak soal pertumbuhan di Laut Cina Selatan. Dalam statment itu, mereka menegaskan Laut Cina Selatan merupakan daerah Asia Tenggara.
Statment di informasikan pada Sabtu( 30/ 12/ 2023) malam. Mereka mengenakan sebutan menjaga serta mendesak kestabilan di daerah maritim Asia Tenggara. Dalam statment, secara khusus diucap Laut Cina Selatan tercantum daerah maritim Asia Tenggara.
Para menlu ASEAN, pula melaporkan menjajaki, dengan penuh keprihatinan atas pertumbuhan, di perairan itu. Mereka menyebut pertumbuhan itu, melemahkan kedamaian, keamanan, serta kestabilan kawasan.
” Kami menegaskan, berartinya jadi serta mendesak, kedamaian, keselamatan, keamanan, kestabilan, serta kebebasan berlayar dan terbang, di daerah maritim, Asia Tenggara, spesialnya Laut, Cina Selatan,” demikian tercantum di, paragraf 3 statment itu.
Mereka pula, menegaskan, ASEAN senantiasa, bersatu babe138 buat melindungi. daerah maritimnya. ASEAN, berkomitmen memantapkan, kestabilan, kedamaian, keamanan, dan kemakmuran, kawasan serta daerah, maritimnya.
Selama 2023, paling tidak 2 kali para menlu ASEAN menyebut Laut Cina Selatan selaku daerah maritim Asia Tenggara. Lebih dahulu, melalui komunike bersama para menlu ASEAN pada Juli 2023, mereka melaporkan kepemilikan itu.
Beberapa diplomat ASEAN menyebut, tidak seluruh anggota ASEAN bahagia dengan statment itu. Sebagian menyangka statment itu sangat keras buat dimensi ASEAN. Sebagian lagi, dengan memikirkan dinamika di Laut Cina Selatan, memperhitungkan kebalikannya.
Apalagi, terdapat anggota ASEAN merasa ditegur melalui penegasan soal kesatuan ASEAN. Walaupun tidak menyebut nama, statment itu susah dilepaskan dari keputusan Filipina mengundang Amerika Serikat serta sekutunya mengamankan perairan Filipina. Manila mengizinkan Washington serta sekutunya mengakses pangkalan militer dan berpatroli di daerah Filipina.
Manila memutuskan perihal itu sebab, merujuk statment para pejabat Filipina, merasa ASEAN tidak menolong mereka. Apalagi, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyebut, diplomasi ASEAN soal Laut Cina Selatan tidak cocok harapan.
Sedangkan beberapa pengamat menyebut statment semacam ini belum sempat terdapat. Saat sebelum ini, statment soal Laut Cina Selatan jadi bagian dari statment atas aneka isu. Baru kali ini Menlu ASEAN membuat statment spesial soal kepemilikan Laut Cina Selatan.
Periset senior International Institute for Strategic Studies( IISS) Evan Laksmana menyebut, statment itu preseden baru serta telah lama dinanti. Ada pula pengajar Nanyang Technological University( NTU) Singapore, Kei Koga, menyoroti statment 30 Desember 2023 tidak menyinggung vonis Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016.
Dalam vonis yang pula didukung Indonesia itu, mahkamah menolak klaim Cina pada sebagian Laut Cina Selatan. Karena, klaim itu didasarkan pada pulau buatan serta hak sejarah. Bawah itu, tidak cocok dengan, hukum internasional, tercantum Kesepakatan, Perserikatan Bangsa,- Bangsa tentang Hukum ,Laut Internasional( UNCLOS) 1982.
Dalam statment 30, Desember 2023, Menlu ASEAN menegaskan kalau, seluruh aksi di perairan. kawasan wajib didasarkan pada, UNCLOS serta bermacam, ketentuan internasional lain. Mereka memohon pemakaian kekuatan serta pengancaman dihindari.
Beberapa diplomat senior ASEAN menyebut statment itu tidak cuma dilatari ketegangan Filipina- China. Pertumbuhan di Laut Merah pula mendesak para menlu ASEAN merasa butuh menegaskan kepemilikan atas Laut Cina Selatan. Di Laut Merah, bermacam kekuatan bersaing serta keamanannya malah tidak terkontrol. Terlebih, manuver- manuver di situ tidak dicoba cocok hukum internasional.
Sedangkan di kawasan, persaingan kekuatan luar ditatap terus tingkatkan ketegangan di kawasan. AS, Inggris, serta Australia menggalang aliansi militer yang ditentukan hendak menjadikan Asia Tenggara selaku palagannya. Cina pula terus tingkatkan kekokohannya di kawasan.
Sebab itu, dalam statment 30 Desember 2023, ASEAN mengharapkan AS- China meneruskan upaya- upaya diskusi serta peredaan ketegangan. Upaya- upaya itu diharapkan dapat menolong usaha ASEAN melindungi kestabilan, keamanan, serta kedamaian daerah maritimnya.
Filipina memutuskan menghentikan paket Natal ke pos terluar Filipina di Laut Cina Selatan. Penghentian dicoba menyusul 3 insiden antara kapal penjaga tepi laut Cina serta Filipina pada akhir minggu kemudian.
Penghentian pengiriman paket itu dilaporkan media Filipina, The Inquirer serta ABS- CBN, Senin( 11/ 12/ 2023). Pengiriman dicoba koalisi warga sipil Filipina, Atin Ito, dengan beberapa kapal. Dari Manila pada Jumat( 8/ 12/ 2023), beberapa kapal sipil Filipina berlayar ke Karang Ayungin, Pulau Patag, serta Pulau Lawak.
Penanggung jawab komunikasi Atin Ito, Emman Hizon, berkata kalau konvoi mereka terpaksa mengubah haluan ke Palawan pada Pekan( 10/ 12/ 2023).
Kami terus dibayangi kapal Cina,” ucap Hizon.
Pertimbangan David antara lain 2 insiden terpisah selama akhir minggu kemudian. Kapal- kapal penjaga tepi laut Cina menyemprot kapal- kapal penjaga tepi laut serta Angkatan Laut Filipina. Manuver semacam itu telah sebagian kali dicoba kapal- kapal Cina terhadap kapal- kapal Filipina.
Bagi Biro Perikanan serta Sumber Energi Perairan Filipina, aksi Cina itu dinilai sangat kasar tahun ini. Dampaknya, perlengkapan 3 kapal biro itu rusak dalam insiden tersebut.
Biro pula menuding terdapat kapal Cina yang mengenakan pemancar suara pengganggu. Karena, awak kapal- kapal biro memberi tahu kendala rungu serta tekanan pada jaringan saraf.
Sedangkan juru bicara penjaga tepi laut Cina, Gan Yu, menegaskan, aksi Cina ialah aksi beralasan, sah, serta handal. Gan pula berkata, Cina hendak terus melaksanakan pembedahan semacam itu.
Apalagi, Cina menuding Filipina terencana memancing ketegangan. Penyemprotan dengan air merupakan aksi terakhir kapal- kapal Cina. Saat sebelum penyemprotan, terdapat komunikasi radio sampai peringatan melalui pelantang.
Untuk Cina, Karang Ayungin diketahui selaku Ren’ ai. Semacam nyaris segala Kepulauan Spratly, Ren’ ai pula dikira Cina daerah teritorialnya. Komunitas internasional, tercantum melalui vonis Mahkamah Arbitrase Internasional, menolak klaim itu.
Dalam statment di media sosial, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menegaskan, negaranya tidak terbawa- bawa oleh insiden pada akhir minggu itu.” Agresi serta provokasi penjaga tepi laut Cina serta kapal milisi maritim Cina terhadap kapal serta personel Filipina terus menjadi memantapkan tekad buat mempertahankan serta melindungi kedaulatan negeri, hak kedaulatan, serta yurisdiksi di Laut Barat Filipina,” tegas Marcos.
Duta Besar AS di Manila, MaryKay Carlson, mengancam aksi Cina itu.” Sikap Cina itu mencederai hukum internasional serta membahayakan hidup serta kehidupan,” tulis Carlson di media sosial.
Gugus Tugas Pemerintah Filipina dalam suatu statment menegaskan, cara- cara Cina yang tidak berubah- ubah serta sistematis melaksanakan manuver ilegal serta membahayakan malah memunculkan keraguan. Filipina mempertanyakan ketulusan Pemerintah Cina yang menyerukan diskusi damai.” Kami menuntut Pemerintah Cina buat menampilkan kalau mereka anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab serta bisa dipercaya.”
Penasihat Keamanan Nasional Filipina, Eduardo Ano, serta sebagian pejabat Filipina terbang ke Pulau Thitu, Jumat. Mereka meresmikan bangunan 2 lantai yang dilengkapi radar, pelacak pergerakan kapal, serta bermacam fitur pemantauan yang telah
pemantauan yang telah serta hendak ditambahkan tahun depan. Peralatan tersebut buat memonitor operasional kapal- kapal Cina di perairan yang dipersengketakan serta permasalahan lain, tercantum musibah di laut.
” Daerah ini bukan zona abu–abu. Aksi yang terjalin terhadap Filipina merupakan perundungan,” kata Ano.
Lewat fitur teleskop yang dipasang di Pulau Thitu, Ano berkata, mereka memantau sekurangnya 18 kapal milisi Maritim Cina di dekat Pulau Thitu. Nampak pula kapal Angkatan Laut Cina.