Etnis Rohingya Dipaksa Wajib Militer – Junta tentara Myanmar bertambah terpaksa dalam pertempuran melawan kelompok- kelompok bersenjata. Mereka merupakan kelompok- kelompok perlawanan awam yang menentang kehadiran junta tentara pada kudeta, Februari 2021. Kesuksesan golongan perlawanan meregang pengawasan beberapa area membuat junta terdesak merekrut etnik Rohingya jadi prajurit.
Dalam pertempuran terakhir, Kota Myawaddy, Myanmar, jatuh ke tangan golongan perlawanan Aliansi Nasional Karen( KNU), Jumat( 12 atau 4 atau 2024). Myawaddy merupakan kota di pinggiran Myanmar dengan Thailand yang jadi aorta perdagangan. Dalam satu tahun terakhir angka barang yang melintas melalui Mywaddy menggapai 1 miliyar dollar AS.
Masyarakat Myanmar, yang khawatir junta tentara Myanmar hendak membalas dengan serbuan hawa, beramai- ramai mengungsi ke Mae Sot, Thailand. Lebih dari 2. 000 pengungsi tiap hari menyeberang ke Thailand pada pekan ini.
” Aku mengungsi ke mari, sebab mereka tidak bisa jadi mengebom Thailand,” tutur Moe Moe Thet San( 39) yang mengungsi ke Mae Sot bersama buah hatinya.
Seseorang pangkal AFP di KNU berkata mereka serta federasi Gerombolan Pertahanan Orang( PDF) sedang bertempur dengan junta tentara di Kawkareik, dekat 40 km dari Myawaddy. Satu hari lebih dahulu, 2 masyarakat di kota terdekat, Kyonedoe, dikabarkan terluka sebab artileri.
Federasi PDF ialah kapak tentara Penguasa Aliansi Nasional( NUG). Ada pula NUG mencakup badan parlemen tersaring pada pemilu November 2020 namun disingkirkan kudeta tentara pada Februari 2021.
Ahli ucapan junta tentara Myanmar Zaw Min Tun melaporkan, prajurit terdesak mundur dari markas di Myawaddy pada Kamis malam. Perihal itu untuk keamanan keluarga mereka. Zaw tidak menerangkan jumlah prajurit yang mundur dari Myawaddy.
Tumbangnya Myawaddy jadi bogem mentah jitu untuk junta. Sepanjang sebagian bulan terakhir mereka pula sudah kehabisan pengawasan kepada ratusan pos tentara serta beberapa kota di pinggiran. Perihal itu mengakibatkan kritik keras dari para pendukungnya.
Pada 9 April, Human Rights Watch( HRW) mengatakan junta tentara sudah merekrut dengan cara menuntut lebih dari 1. 000 orang dari etnik Rohingya di Rakhine. Masyarakat Rohingya dituntut turut harus tentara, sementara itu sepanjang ini mereka ditolak jadi masyarakat negeri melalui Peraturan Kebangsaan Myanmar 1982.
Junta mengecam hendak menganiaya masyarakat Rohingya hingga mati serta memidana keluarganya apabila menyangkal harus tentara. Mereka hendak dilatih dengan kejam sepanjang 2 pekan setelah itu langsung dikirim ke area pertempuran.
” Amat seram memandang Myanmar, yang sudah melaksanakan kekejaman kepada etnik Rohingya sepanjang puluhan tahun, seketika saat ini memohon masyarakat bertarung atas julukan mereka,” ucap Shayna Bauchner, periset Asia di HRW.
Bentrokan bersenjata di Myanmar pula memancing jawaban dari Bangkok. Menteri Luar Negara Thailand Parnpree Bahiddha- Nukara mendatangi pinggiran Mae Sot- Myawaddy pada 12 April.
” Angkatan kita bersiaga di selama pinggiran buat membuktikan kita sedia buat mencegah serta tidak hendak memperbolehkan siapa juga mengusik independensi kita,” cakap Parnpree.
Pada Juli 2022, Thailand memobilisasi 2 pessawat tempur F- 16 sehabis Mig- 29 kepunyaan Myanmar ditemukan merambah ruang hawa di Provinsi Tidak. Pesawat tempur Myanmar itu mengejar golongan perlawanan yang angkat kaki ke area Thailand.
“ Aku sudah berdialog dengan komandan tentara, kita tidak dapat menyambut bila area hawa kita dilanggar,” tutur Kesatu Menteri Thailand Srettha Thavisin pada 12 April.
Hari Kamis( 1 atau 2 atau 2024) ini pas 3 tahun kudeta tentara di Myanmar meletus. Sepanjang 3 tahun itu pula, Myanmar balik terletak dalam cengkaman rezim junta tentara. Awal nampak tentara hendak memegang cengkaman itu sampai tanpa batasan durasi.
Sehabis 3 tahun lalu, dalam pertempuran versi David bibir69 versus Goliath, kelompok- kelompok perlawanan bersenjata dari golongan pangkal rumput di beberapa area nyatanya sanggup menggoyahkan cengkaman junta tentara itu.
Atasan junta, Jenderal Tua Min Aung Hlaing, Rabu( 31 atau 1 atau 2024), menyudahi memanjangkan era gawat sepanjang 6 bulan ke depan. Ketetapan itu diumumkan lewat saluran telegram alat yang diatur tentara, Myawaddy.
Pada Rabu kemarin merupakan hari berakhirnya era gawat yang diresmikan lebih dahulu. Dengan perpanjangan era gawat itu, tentara berdaulat melaksanakan semua wewenang serta guna rezim.
Pada hari Rabu itu pula, rezim aduan, Penguasa Aliansi Nasional ataupun National Unity Government( NUG), bersama 3 golongan etnik yang lain mengeluarkan denah jalur politik untuk memberhentikan rezim tentara mengarah peralihan kewenangan dengan cara rukun.
NUG dibangun oleh para badan parlemen tersaring hasil pemilu terakhir di Myanmar, November 2020. Golongan itu mengklaim diri mereka selaku rezim yang legal. Ada pula 3 golongan etnik yang lain merupakan Front Nasional Cina( Chin National Front), Partai Liberal Nasional Karenni( Karenni National Progressive Party), serta Aliansi Nasional Karen( Karen National Union). Ketiga golongan itu tengah bertempur melawan rezim junta tentara.
Lewat statment bersama, mereka menuntut penghentian keikutsertaan tentara dalam politik, menaruh semua daya angkatan bersenjata di dasar aba- aba rezim awam hasil pemilu, memublikasikan konstitusi terkini yang menciptakan nilai- nilai federalisme serta kerakyatan, membuat negeri aliansi federal terkini yang demokratis, serta melembagakan sistem kesamarataan yang transisional.
Pembuatan negeri aliansi federal ialah angan- angan lama kelompok- kelompok etnik minoritas di Myanmar. Mereka membutuhkan wewenang lebih besar dalam menata area yang mereka kuasai.
Statment bersama itu pula melantamkan perbincangan dengan arahan tentara. Tetapi, perbincangan ini cuma dapat diselenggarakan sehabis tentara menyambut tanpa ketentuan atas konsep penghentian kewenangan tentara serta peralihan kewenangan dengan cara rukun.
Belum terdapat asumsi dari rezim tentara kepada statment NUG serta kelompok- kelompok etnik minoritas itu. Rezim junta senantiasa melaporkan NUG selaku badan teroris. Mereka pula memutuskan kelompok- kelompok perlawanan yang lain selaku badan bawah tangan. Implikasinya, pihak ketiga ataupun pihak luar diimbau tidak menjalakan kontak dengan kelompok- kelompok itu.
Semacam dikenal, darurat Myanmar terjalin sehabis tentara meregang kewenangan lewat kudeta pada 1 Februari 2021. Tentara menuduh, walaupun tidak sanggup membuktikan bukti- bukti pendukungnya, pemilu bulan November 2020 diwarnai ketakjujuran. Hasil pemilu itu membuktikan, para politisi Aliansi Nasional buat Kerakyatan( NLD) arahan Aung San Suu Kyi berhasil serta akan memahami parlemen.
3 tahun kemudian, 1 Februari dini hari, petugas tentara menahan Suu Kyi serta beberapa badan parlemen dari NLD. Kudeta tentara direspons dengan muncul rasa massal di seantero Myanmar. Tentara merespons balik dengan aksi kasar serta represif.
Bagi badan pemantau setempat, lebih dari 4. 400 orang berpulang semenjak kudeta tentara itu, sedangkan lebih dari 25. 000 orang ditahan. Informasi PBB mengatakan, semenjak itu lebih dari 2 juta masyarakat Myanmar mengungsi dari tempat bermukim mereka.
Pertempuran serta kontak senjata antara kelompok- kelompok pembangkang kudeta serta tentara meletus di sana- sini. Junta tentara memobilisasi artileri serta jet- jet tempur buat memencet wajib militer yang berkawan dengan penguasa bayang- bayang serta kelompok- kelompok perlawanan etnik minoritas.
Tetapi, dikabarkan kalau tentara kesusahan menghadang perlawanan mereka di sebagian area, salah satunya di Negeri Bagian Shan di Myanmar utara. Federasi Pertahanan Orang, kombinasi kelompok- kelompok etnik minoritas, pada Oktober 2023 melancarkan serbuan mencengangkan di Negeri Bagian Shan. Mereka sanggup memahami zona yang besar di area itu, tercantum jalur- jalur penting perdagangan ke Cina.
Penguasa Cina luang memediasi perjanjian rukun serta dapat mengakhiri sedangkan pertempuran di Shan. Tetapi, Federasi Pertahanan Orang sedang mengendalikan area lumayan besar di negeri bagian itu. Di bagian lain, pertempuran sedang lalu berkobar di wilayah- wilayah lain.
Richard Horsey, advokat tua dalam rumor Myanmar pada badan Crisis Group, berkata, kelemahan tentara terbuka dalam sebagian bulan terakhir. Mereka kehabisan gerombolan serta area pengawasan.
” Cengkaman tentara pada kewenangan dikala ini terus menjadi tidak tentu dibanding pada bentang durasi mana juga dalam 60 tahun terakhir,” tutur Horsey.
” Walaupun begitu,( tentara) nampak berniat buat lalu bertempur serta menjaga kekerasan, dengan melanda populasi masyarakat awam serta prasarana di area- area yang bebas dari kemampuan mereka dengan